MAKALAH PKN

MAKALAH KEWARGANEGARAAN

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Wilayah Semarang Tengah

Disusun oleh :

Nama  : Eny Suryani

   NIM   : 021618719

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

  FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TERBUKA    

SEMARANG

2015

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul  ”Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Wilayah Semarang Tengah”

Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kasih, dan kepercayaan yang begitu besar. Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan manfaat  dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi.

Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Semarang, April  2015

Eny Suryani

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................................ i

Daftar Isi...................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ....................................................................................……………1

1.2 Permasalahan .......................................................................................................2

1.3 Manfaat Signifikansi  Penulisan.............................................................................2

BAB II Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Otonomi daerah…..........................…………3

2.2 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Wilayah Semarang Tengah.............4

2.3 Masalah Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah yang dihadapi saat ini…….…4

2.4 Solusi Masalah Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah ………………………...5

2.5 Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Daerah saat itu ……………………………….5

2.6 Konsepsi Masalah dilihat dari Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah  ….……6

2.7 Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah   ……………………………...6

ii

BAB III ANALISIS KASUS

3.1 Analisis Kasus....................................................................................................... 7

3.2 Kasus yang saya angkat………………………………..…..………………….……....7

3.3 Analisi saya mengenai kasus tersebut………….………………………………….....7

BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Simpulan………...…….……………………………………………..…………………..8

4.2 Rekomendasi….…….…………….…………………………………………………..…8

BAB  V  DAFTAR PUSTAKA……………………………................................................9

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah sangat perlu diperhatikan oleh para pemerintah daerah setempat. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan Otonomi daerah :

1)    Faktor environmental conditions, mencakup faktor seperti struktur politik nasional, proses perumusan kebijakan, infra struktur politik, dan berbagai organisasi kepentingan, serta tersedianya sarana dan prasarana fisik.

2)    Faktor inter-organizationships, Rondinelli memandang bahwa keberhasilan pelaksananaan otonomi daerah memerlukan interaksi dari dan koordinasi dengan sejumlah organisasi pada setiap tingkatan pemerintahan, kalangan kelompok-kelompok yang berkepentingan.

3)    Faktor resources for program implementation, dijelaskan bahwa kondisi lingkungan yang kondusif dalam arti dapat memberikan diskresi lebih luas kepada pemerintah daerah, dan hubungan antar organisasi yang efektif sangat diperlukan bagi terlaksananya otonomi daerah.

4)    Faktor characteristic of implemeting agencies, diutamakan kepada kemampuan para pelaksana di bidang keterampilan teknis, manajerial dan politik, kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengintegrasikan setiap keputusan, baik yang berasal dari sub-sub unit organisasi, maupun dukungan yang  datang dari lembaga politik nasional dan pejabat pemerintah pusat lainnya.

1.2  Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mencoba membahas beberapa masalah, diantaranya :

1)    Apa Pengertian Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah ?

2)    Bagaimana Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Wilayah Semarang Tengah?

3)    Apa saja  masalah yang dihadapi ?

1

4)    Bagaimana solusi untuk masalah tersebut ?

5)    Bagaiman Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah saat itu ? 

6)    Bagaimana Konsepsi masalah tersebut dilihat dari Imlpementasi Kebijakan Otonomi Daerah ?

7)    Apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Otonomi  tersebut?

1.3  Manfaat Signifikansi  Penulisan

1) Untuk mengetahui pengertian implementasi kebijakan otonomi daerah.

2) Untuk mengetahui pelaksanaa  kebijakan otonomi daerah di   wilayah Semarang Tengah.

3) Untuk mengetahui kasus implementasi kebijakan otonomi daerah yang  terjadi di wilayah Semarang Tengah.

4) Untuk mendapatkan nilai dalam tugas 3 PPKN.

2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

Bernadine R Wijaya dan Susilo Supardo (2006 :81) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasi suatu rencana ke dalam praktik.Orang sering beranggapan bahwa implementasihanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislative atau para pengambil keputusan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh.

Ada  6 yang perlu diperhatikan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ini :

1)    Persiapan yang matang

2)    Tidak Artifisial

3)    Memberi kepercayaan

4)    Kejelasan visi

5)    Kesiapan sumber daya

6)    Berbagai parameter tuntutan terhadap kinerja

Hubungan Kecamatan dengan ...	Sifat Hubungan	Keterangan
SKPD Kab./Kota	Koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional	Contoh : Dinas dan/atau UPT Dinas
Instansi Vertikal di wilayah kerjanya	Koordinasi teknis fungsional	Contoh: Koramil, Polsek, Mantri Statistik, KUA
Swasta, LSM, Parpol, Ormas di wilayah kerjanya	Koordinasi dan Fasilitasi	-

3

Seringkali pemerintah tidak menghargai partisipasi masyarakat, dikarenakan lebih berorientasi pada kepentingan elit daripada aspirasi masyarakat. Padahal masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, yaitu bahwa langkah konkrit untuk mewujudkan visi misi kota Semarang salah satunya dilakukan dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang diwujudkan dalam “SAPTA PROGRAM” yang terdiri dari penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, rob dan banjir, pelayanan publik, tata ruang dan infastruktur, kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan serta kesehatan

2.2. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Wilayah Semarang Tengah

Implementasi Kebijakan Otonomi daerah di Wilayah Semarang Tengah diantaranya :

1)    Implementasi normalisasi sungai

2)    Implementasi tempat ibadah

3)    Implementasi KB

2.3. Masalah Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah yang dihadapi saat ini.

Masalah implementasi kebijakan otonomi daerah yang dihadapi meliputi ……

1)    Implementasi normalisasi sungai sekitar wilayah Semarang Tengah

Normalisasi sungai yang berada di sepanjang pemukiman padat penduduk seperti di Jl.Sebandaran terkesan tidak menyeluruh. Pasalnya,masih banyak lumpur,matrial,sampah yang menumpuk di sungai. Implementasi yang harus dilakukan,misal: tujuan pembersihan sungai adalah untuk menormalisasikan fungsi sungai,untuk mencegah banjir,untuk membersihkan sungai dari sampah dan material lainnya,untuk membuat lingkungan sekitar sungai menjadi lebih bersih.

2)    Implementasi fungsional tempat ibadah Klentheng “Sie Hio Kiong”

Tempat ibadah pada dasarnya bukanlah tempat tinggal. Kini mulai terwujud yaitu Klentheng “Sie Hio Kiong”. Dulu di klentheng ini ada beberapa rumah penduduk, namun sekarang tidak. Mereka kini sudah diberi tempat tinggal di Perum Puri Anjasmoro.Dengan demikian implementasi fungsional tempat ibadah perlu dilakukan demi kenyamannan pengunjung.

4

3) Implementasi KB di wilayah kecamatan Semarang Tengah

 Setiap keluarga dianjurkan untuk KB. Karena selain untuk mencanangkan program pemerintah juga untuk kesejahteraan di masa depan. Faktanya :

 banyak ibu muda yang berusia kurang dari 25 tahun, telah mempunyai anak lebih dari 3. Tidak mau ikut KB karena berbagai alasan. Sebenarnya yang membuat implementasi secara matang,maka kita bersama mewujudkannya dengan optimal. Contoh : Implementasi KB menuju Indonesia sejahtera ”dua anak lebih baik” . Para kader,panitia yang terlibat harus mengerti implementasi tersebut. Memberi penjelasan,pengarahan,pengertian secara gamblang tentang KB.

                        2.4.Solusi Masalah Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

1) Implementasi normalisasi sungai :

     a. Kegiatan pembersihan sungai hendaknya penuh tanggungjawab

     b. Peraturan Larangan Pembuangan Sampah di Sungai diperhatikan.

     c. Pemerintah setempat/pegawai kelurahan setempat peduli dengan      lingkungan pemukiman padat penduduk yang dekat dengan sungai.

2) Implementasi fungsional tempat ibadah :

     a. Hendaknya dilaksanakan dengan optimal.

     b. Adanya peraturan khusus untuk tempat ibadah,demi kenyamanan pengunjungnya.

3) Implementasi KB di wilayah Semarang Tengah :

     a. Adanya peyuluhan program KB kepada masyarakat sekitar  dengan tepat.

     b. Pelaksanaan peraturan tentang usia pernikahan yang dibuat pemerintah..

     c. Adanya realistis dari pelaksanaan program KB.

2.5. Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Daerah saat itu

Pemerintah

1)    Kedudukan :

Kedudukan pimpinan  saat itu adalah sebagai pembuat keputusan pelaksanaan Implementasi.

2)    Fungsi :

Fungsi pimpinan saat itu adalah sebagai legislasi,eksekutif.

5

2.6. Konsepsi Masalah dilihat dari Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah 

Implementasi adalah proses mentransformasi suatu rencana ke dalam praktik.

Kebijakan Otonomi Daerah adalah kebijakan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

1)    Konsepsi kenyamanan untuk masalah fungsional tempat ibadah.

2)    Konsepsi wujud kesejahteraan masyarakat untuk masalah program KB.

3)    Konsepsi kenyamanan dalam hidup untuk masalah normalisasi sungai.

2.7       Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah  

Otonomi daerah adalah pemerintah oleh,dari,dan untuk rakyat dalam suatu negara bangsa, melalui lembaga-lembaga pemerintah formal di luar pemerintah pusat secara terbatas dalam kerangka Negara Kesatuan RI.

Di dalam UUD Sementara juga dinyatakan hal itu pada Bab IV Pasal 131: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Untuk  aspirasi dan kepentingan daerah maka di masa Presiden Habibie dikeluarkan UU No.22 Tahun 1999.

Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah diantaranya :

1)    Implementasi dalam realitanya belum terwujud dengan sepenuhnya.

2)    Implementasi tempat ibadah mempengaruhi tingkat pengunjung yang akan beribadah di tempat tersebut.

3)    Implementasi normalisasi sungai,sangat berpengaruh terhadap lingkungan da kesehatan para penduduknya.

4)    Implementasi program KB belum ada wujud nyata,seperti yang diharapkan.

6

BAB III

PENUTUP

3.1. Analisis Kasus

Beberapa Kasus Implementasi Kebijakan  Otonomi Daerah diantaranya :

1) Kasus Program KB yang tidak terlaksana dengan baik.

2) Kasus Normalisasi sungai yang tidak optimal.

3) Kasus fungsional tempat ibadah yang sedang berjalan,perlu adanya dukungan dari semua pihak.

 3.2 Kasus yang saya Angkat

Kasus yang saya angkat adalah sebagian kecil dari fenomena yang terjadi di lingkungan wilayah sekitar  Semarang Tengah.

3.3 Analisis saya mengenai kasus tersebut

Analisis saya mengenai kasus tersebut adalah :

1) Program KB hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab mengingat jumlah penikahan di bawah umur yang tidak sedikit.

2) Normalisasi sungai hendaknya dilaksanakan dengan optimal demi lingkungan. Peraturan larangan membuang sampah di sungai perlu ditegaskan.

3) Fungsional tempat ibadah harus diperhatikan juga.

7

BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Simpulan

Implementasi belum terwujud sepenuhnya,padahal kita membutuhkannya. Peran pemerintah seharusnya perlu dibenahi,jangan hanya sebagai pemimpin yang menyuruh dan memberi tugas pada bawahannya dalam melaksanakan implementasi.

4.2 Rekomendasi

Pemerintah hendaknya membuat implementasi dengan matang supaya bisa terwujud secara optimal.

8

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

Zainul Ittihad Amin (2011). Materi pokok pendidikan kewarganegaraan.Jakarta :Universitas Terbuka.

Nugroho Riant. (2006). Kebijakan Publik :  Formulasi,Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta:

PT Elex Media komputindo

9